Kades Se- Banyuwangi Datangi DPRD Menuntut Hak Desa

BANYUWANGI-Rnews

Ratusan Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi, demo kantor DPRD setempat, Kamis (4/2/2016). Mereka mendesak dewan selaku wakil rakyat untuk memperjuangkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD). Nominal selama ini dinilai tidak sesuai dengan aturan yang tertera dalam Undang – undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

“Kita menuntut hak Desa untuk sejahtera, kenapa ADD selama ini dibawah standar, ada apa?,” teriak para Kepala Desa.

Pada tahun 2015 lalu, dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp 141 miliar, yang direalisasikan hanya Rp 69 miliar saja. Sedangkan sisanya 72 miliar yang seharusnya menjadi hak desa tidak jelas dialirkan kemana.

Tak hanya itu, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 ini, Alokasi Dana Desa hanya diasumsikan sebesar Rp 83 miliar.

“Padahal seharusnya sesuai amanat Undang - Undang Desa, ADD kabupaten Banyuwangi sebesar 141 miliar, sehingga ada selisih Rp 58 miliar,” ungkap Agus Tarmidi, Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (Askab).

Atas dasar tersebut, 189 Kepala Desa yang ada di Banyuwangi mendesak dewan, khususnya Komisi I, untuk segera merealisasikan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2016.

Disebutkan, akibat ADD yang tidak terpenuhi seratus persen, pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa menjadi tersendat. Bahkan para perangkat desa terpaksa mendapatkan honor yang tidak layak. Terutama Desa yang tidak memiliki tanah bengkok.

“Harus di ingat, desa adalah ujung tombak pembangunan di Banyuwangi, namun kenapa justru kurang diperhatikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ficky Septalinda, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi mengaku sudah beberapa kali memperjuangkan peningkatan ADD dalam PAK, namun hasilnya belum maksimal.

“Karena eksekutif bersikukuh bahwa besaran ADD harus menyesuaikan dengan anggaran,” katanya.(Yoyok)