Kades Se- Banyuwangi Datangi DPRD Menuntut Hak Desa

BANYUWANGI-Rnews

Ratusan Kepala Desa di Kabupaten Banyuwangi, demo kantor DPRD setempat, Kamis (4/2/2016). Mereka mendesak dewan selaku wakil rakyat untuk memperjuangkan besaran Alokasi Dana Desa (ADD). Nominal selama ini dinilai tidak sesuai dengan aturan yang tertera dalam Undang – undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

“Kita menuntut hak Desa untuk sejahtera, kenapa ADD selama ini dibawah standar, ada apa?,” teriak para Kepala Desa.

Pada tahun 2015 lalu, dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp 141 miliar, yang direalisasikan hanya Rp 69 miliar saja. Sedangkan sisanya 72 miliar yang seharusnya menjadi hak desa tidak jelas dialirkan kemana.

Tak hanya itu, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 ini, Alokasi Dana Desa hanya diasumsikan sebesar Rp 83 miliar.

“Padahal seharusnya sesuai amanat Undang - Undang Desa, ADD kabupaten Banyuwangi sebesar 141 miliar, sehingga ada selisih Rp 58 miliar,” ungkap Agus Tarmidi, Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi (Askab).

Atas dasar tersebut, 189 Kepala Desa yang ada di Banyuwangi mendesak dewan, khususnya Komisi I, untuk segera merealisasikan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2016.

Disebutkan, akibat ADD yang tidak terpenuhi seratus persen, pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa menjadi tersendat. Bahkan para perangkat desa terpaksa mendapatkan honor yang tidak layak. Terutama Desa yang tidak memiliki tanah bengkok.

“Harus di ingat, desa adalah ujung tombak pembangunan di Banyuwangi, namun kenapa justru kurang diperhatikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ficky Septalinda, Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi mengaku sudah beberapa kali memperjuangkan peningkatan ADD dalam PAK, namun hasilnya belum maksimal.

“Karena eksekutif bersikukuh bahwa besaran ADD harus menyesuaikan dengan anggaran,” katanya.(Yoyok)

Donor Darah Di Desa Sumbersono Kec.Lengkong

LintasRepublik.Nganjuk

PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang bersfat universal mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan bidang kemanusiaan.peran aktif PMI dalam membantu pemerintah diantaranya telah ditunjukan melalui aksi penanggulangan bencana,tranfusi darah,kesehatan dan kegiatan2 yang bersifat kemanusiaan.

Pada hari selasa (12/1) PMI kab.Nganjuk melaksanakan kegiatan rutin setiap tiga bulan sekali ke desa -desa untuk mencari pendonor darah sukarela.untuk bulan ini desa. Sumbersono kec.lengkong yang menjadi tempat pelaksanaannya.sekitar jam 09.00 Wib bertempat di balai desa setempat,kegiatan mulai dilaksanakan.

Para pamong desa juga ikut mendonorkan darahnya,sebagai wujud keperdulian terhadap sesama. Masyarakat sekitar juga datang untuk ikut donor darah sukarela.dari warga yang ditemui wartawan " sebenarnya donor darah itu mas,banyak keuntunganya disamping membantu sesama juga membantu kesehatan pribadi" ujarnya.

Ternyata mereka yang datang donor adalah warga yang secara rutinitas mengikuti kegiatan tersebut setiap 3 bulan sekali. Ini menunjukan kesadaran masyarakat desa peduli terhadap kegiatan kemanusiaan. Kegiatan donor darah sukarela yang dilaksanakan PMI harus mendapatkan dukungan dari semua pihak,dari kalangan rakyat biasa maupun pejabat. ( kobud/LR)

PAD 2015 Mojokerto Tembus 100,03%

Mojokerto,LR

Tutup tahun 2015 kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto berakhir manis dengan tercatatnya keberhasilan pengelolaan PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang tembus 100,03% dari target yang ditentukan yang bernilai Rp 400 Miliar lebih. Hal ini disampaikan oleh Pj (Penjabat) Bupati Mojokerto, M. Ardi Parsetiawan, dalam acara apel bersama di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto. “Saya ucapkan terimakasih kepada Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Mojokerto dan Bapak Teguh Gunarko selaku Kepala Dispenda, yang telah bekerja keras dan maksimal sehingga PAD bisa dijalankan dengan sangat baik bahkan paripurna. Target PAD kita mencapai 100,03 % dari nilai yang ditentukan yakni Rp 400 Miliar lebih, bisa dikatakan kita surplus hingga kira-kira Rp 100 Miliar lebih. Tahun 2016 ini PAD kita adalah Rp 450 Miliar,” jelas Pj Bupati.

Tambah Pj Bupati, di tahun 2016 dirinya menghimbau agar pelaksanaan kegiatan dan proyek-proyek hendaknya dilaksankan sesuai jadwal dan bisa tepat pada waktunya. Ia berharap agar di awal tahun 2016, kegiatan sudah berjalan sehingga tidak ada penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun sehingga menyebabkan penilaian kurang baik kepada kinerja pemerintahan kita.

“Saya minta kepada seluruh pejabat dan karyawan agar bekerja dengan niat ibadah karena Allah, dengan meningkatkan kedisiplinan, kebersamaan sekaligus membangun komunikasi yang baik pada seluruh SKPD. Mari jalin komunikasi harmonis dengan SKPD, instansi vertikal, dan pihak-pihak terkait,” imbuh Pj Bupati

Sedikit melirik ke belakang, sepanjang tahun 2015 kemarin Pemerintah Kabupaten Mojokerto memang terus produktif ukir prestasi dengan capaian beberapa penghargaan bergengsi dari pemerintah provinsi maupun pusat. Diantaranya adalah penerimaan Sertifikat Adipura untuk Kota Mojosari, Opini WTP  (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Kementrian Keuangan, penghargaan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atas kepekaan dan kepedulian terhadap HAM, dan penganugerahan atas predikat daerah berprestasi Penerima Dana Insentif  Desa (DID) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 41 Miliar dari Presiden Jokowi. Cemerlangnya prestasi Pemerintah Kabupaten Mojokerto di tahun 2015 kemarin, diharapkan mampu menjadi referensi dan pemacu semangat atas kinerja di tahun-tahun berikutnya.

“Penganugerahan DID untuk Kabupaten kita salah salah satunya, merupakan apresiasi pemerintah pusat atas kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah. Kabupaten Mojokerto alhamdulillah dinilai cukup baik dalam pengelolaannya. Kita harus mempertahankan semua raihan ini dengan bekerja keras dan komit dalam pengabdian. Sukses dan selamat bekerja untuk kita semua di tahun berlakunya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), yang punya jurus jitu menggempur Indonesia dengan mengirim tenaga kerja ahli lebih kreatif namun lebih murah,” pesan Pj Bupati untuk semua.(HMS-red)

Bupati Jombang Resmikan Gedung Kantor PU Bina Marga

(Foto:Bupati Jombang menanda tangani prasasti dan Wabub Jombang memotong Pita)

Jombang_LR

Untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko meresmikan Gedung Kantor Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jombang di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Jogoroto pada Rabu (6/1/16). Gedung tersebut diresmikan setelah diselesaikannya pembangunan sejak tanggal 8 Juni 2015 dan selesai tanggal 29 Desember 2015. Peresmian ditandai dengan penanda tanganan prasasti oleh Bupati dan pemotongan pita oleh Wakil Bupati Hj.Mundjidah Wahab.

Dijelaskan oleh Hari Oetomo Kepala Kantor PU Bina Marga Kabupaten Jombang bahwa sejak Dinas PU Bina Marga telah menjadi SKPD baru yang sebelumnya adalah Dinas PU Bina Marga dan Pengairan maka perlu sarana dan prasarana perkantoran untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat. “Sehingga perlu dilaksanakan pembangunan gedung kantor Dinas PU Bina Marga, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat meningkat,”kata Hari Oetomo.

Ditambahkan oleh Hari Oetomo di gedung yang menghabiskan anggaran Rp.2.992.542.000 tersebut , terdiri dari gedung induk seluas 816 M2, Gedung pertemuan 120 M2, Rumah Genset 12 M2 dan perkerasan paving pada halaman seluas 1438 M2. “namun kedepan masih perlu penambahan sarana dan prasarana seperti tandon air, gudang dan bengkel alat berat, gudang dan PJU dan itu telah dianggarkan pada APBD 2016,”lanjut Hari Oetomo.

Bupati Nyono Suharli ketika meresmikan gedung tersebut berharap dengan dukungan PU Bina Marga pembangunan infrastruktur maupun penerangan jalan umum di kabupaten Jombang bisa dituntaskan. “Dengan dukungan dari PU Bina Marga semoga pembangunan infrastruktur dan penerangan jalan dapat dituntaskan sampai akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan keinginan masyarakat,”harapnya.

Selain itu dengan didukung sarana dan prasarana yang baru ini, Bupati Nyono Suharli mengingatkan agar karyawan dan karyawati PU Bina Marga semakin meningkatkan kinerja utamanya dalam pelayanan kepada masyarakat. “Semoga kantor baru ini dapat meningkatkan semangat seluruh karyawan dan karyawati PU Bina Marga sehingga kedepan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,”tegasnya.

Dalam kesempatan ini Bupati Nyono Suharli juga memuji pencapaian kinerja SKPD Lingkup Pemkab Jombang pada tahun 2015 yang mencapai 87 %. “Dan untuk tahun 2016 semoga bisa semakin meningkat menjadi 90 %, sehingga kedepannya dapat mencapai 100 %,”harap Bupati Nyono Suharli yang diamini oleh undangan yang hadir. (Aj-hms)

Kepergok Maling Motor,Benjut Di Hajar Warga

Jombang_LR

Benar-benar amat na”as nasib seorang Maling motor yang satu ini. Saat berusaha membawa kabur motor yang jadi sasarannya malah kepergok warga. Tak ayal lagi, saat warga berhasil menangkap, warga langsung menghajarnya beramai-ramai hingga babak belur. Untungnya, beberapa anggota Polsek Ngoro segera datang dan amankan pelaku yang diketahui bernama Imam Abu Hamid (27), asal Dusun Bulurejo Desa Damarwulan, Kec. Kepung, Kab. Kediri. Selain pelaku, petugas juga amankan barang bukti motor milik korban.

Tertangkapnya pelaku berawal ketika korban, yakni Ridwan (65), warga Dusun Plosorejo, Desa Kebondalem, Kec. Bareng tengah menjalankan aktifitas di sawah miliknya yang berada di Dusun Nggrenggeng, Desa Rejoagung Kec. Ngoro. Saat itu, korban datang dengan mengendarai motor Kawazaki Kaze tahun 2004, S 5812 WF. Motor diparkir di pinggir sawah. “Korban datang ke sawah dengan naik motor, kemudian diparkir di tepi sawah dan ditinggal beraktifitas,” ujar AKP Achmad Chairuddin, Kapolsek Ngoro.

Usai menjalankan aktifitasnya, korban bermaksud segera pulang. Namun, dia langsung kaget karena motornya sudah tak ada lagi. Dicari, motor tetap tidak ditemukan. Putus asa, korban akhirnya memutuskan untuk pulang. Selang empat jam dari kejadian hilangnya motor, secara tidak sengaja tersangka melintas di depan rumah korban dengan mengendarai motor curian itu. Bersamaan itu, anak korban bernama Ranti Kurniasari kebetulan melihat dan spontan berteriak maling. Teriakan anak korban ini memancing perhatian para tetangga. Spontan, warga melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menangkap tersangka.

Entah siapa yang mulai, warga yang emosi seketika menghajar tersangka. Untungnya, petugas segera datang dan amankan tersangka hingga tak bertambah parah. “Kita kembangkan kasusnya, karena meski mengakui baru sekali beraksi, diduga pelaku sudah berulangkali melakukan aksinya,” tegas Chairuddin.(hms)

Pembangunan RKB SMP Muhammadiyah 7 Sempu Banyuwangi Di Duga Ada Penyelewengan

Banyuwangi_Lintas Republik.

Setiap Pembangunan gedung yang dananya berasal dari Pemerintah maka tidak boleh menutup diri dari pengawasan masyarakat. Sebab dana yang digunakan adalah dana yang berasal dari rakyat dan oleh karena itu secara otomatis penggunaannya harus mau diawasi oleh rakyat. Salah satu kasus perihal ketidak transparan tersebut adalah pembangunan gedung ruang kelas baru (RKB) SMP Muhammadiyah 7 Sempu yang dananya berasal dari APBN tahun anggaran 2015.

Sekolah yang beralamat di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ini memang sekolah yang termasuk langganan dapat bantuan APBN. Mungkinkah bantuan tersebut dari Bantuan Sosial ( BANSOS ) ? yaitu dana bantuan yang sering ditawar-tawarkan oleh oknum tertentu dengan potongan fee yang notabene sampai 30 % ? Sebab setelah di kroscek di Dinas Pendidikan Banyuwangi bantuan SMP muhammadiyah 7 Sempu tersebut memang tidak melewati Diknas tetapi langsung turun dari pusat, oleh karena itu kemungkinan dana tersebut dari BANSOS adalah sangat masuk akal.

Dana BANSOS berbeda dengan dana ( DAK ) Dana Alokasi Khusus meskipun sama-sama dari APBN. Kalau dana DAK jelas secara resmi dana pusat diturunkan melalui daerah kemudian daerah membagi dan mengalokasikan ke sekolah-sekolah. Sedangkan kalau dana BANSOS langsung turun dari pusat ke sekolah-sekolah tanpa melewati Dinas Pendidikan.

Mekanisme dana Bansos inilah sering menimbulkan banyak masalah karena tidak adanya mekanisme pengawasan yang jelas, apalagi dinas terkait seperti Dinas pendidikan tidak dilibatkan secara langsung.sehingga dana BANSOS seringkali menimbulkan masalah karena rawan di korupsi. 
Maka wajar jika turunnya dana RKB SMP Muhammadiyah 7 Sempu ini dihubung-hubungkan dengan dana BANSOS.

Dengan demikian maka media ini mencoba untuk melakukan investigasi langsung, salah satunya adalah menemui Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 7 yang bernama DRS. Musa Alhadi.. Namun demikian setelah ditemui di rumahnya Truko Desa Karang Sari Kecamatan Sempu, Musa Alhadi terkesan menghindar dari masalah. Ketika disinggung soal pembangunan RKB Musa Alhadi bungkam tidak mau menjawab dan terkesan mau melepas tanggung jawab. “ Saya tidak mau menjawab mas karena sekarang ini sedang liburan, coba kalau sampean datangnya di sekolah akan saya jawab semuanya”, kata Musa tampak bingung berhadapan dengan Media. Jawaban Musa jelas tidak mengena karena semua tahu kalau sekarang sedang libur tidak mungkin konfirmasi dilakukan di sekolah. 

Disamping itu perihal tidak dipasangnya papan nama proyek SMP Muhammadiyah 7 sudah ditegur pihak Kabid Sarpras Diknas Banyuwangi Suratno, namun pihak sekolah tetap tidak mau menghiraukan teguran alias cuek  " bebek " Maka dengan sikap cuek bebek itu semakin menunjukkan ketidak transparan dan semakin menimbulkan kecurigaan masyarakat ada apa dibalik sikap tertutup semacam itu ?. 

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun media ini bahwa data di Dinas Pendidikan Banyuwangi menyebutkan SMP Muhammadiyah 7 Sempu mendapatkan bantuan 3 Ruang Kelas Baru (RKB) dari pusat,dimana penyalurannya tidak melewati Diknas. Jadi penyaluran dananya dari pusat langsung ke rekening sekolah. Namun demikian tidak ada keterangan berapa jumlah dana bantuan per RKB yang diterima SMP muhammadiyah 7 Sempu, berdasarkan informasi dari berbagai sumber kemungkinan dana satu RKB berkisar Rp. 150 jutaan, jadi tiga RKB total dana SMP Muhammadiyah 7 mendapat Rp. 450 juta.Dan sisitem pengerjaannya tidak dikerjakan oleh kontraktor atau pemborong tetapi dikerjakan dengan system swakelola, yang berarti dikerjakan sendiri oleh Sekolah atau komite sekolah. 

Hanya pertanyaannya kemudian, kenapa proyek RKB SMP Muhammadiyah 7 Sempu ngotot tidak mau pasang papan nama proyek ? hasil investigasi media ini menyimpulkan bahwa penyebab ketidak transparanan dilatar belakangi karena ada dugaan ketidak beresan dalam proyek RKB tersebut. Antara lain setelah dilakukan kroscek lapangan jumlah RKB yang dibangun ternyata hanya 2 RKB saja padahal seharusnya 3 RKB, lalu yang 1 RKB kemana ? , Dan lagi proyek tersebut tidak selesai diakhir tahun 2015 yang berarti sudah melenceng dari perencanaan. Selain itu kemungkinan sekolah tersebut juga mendapatkan proyek lain selain RKB , yaitu bantuan proyek gedung Unit Kesehatan Sekolah. Namun pembangunan gedung UKS ini tampaknya disatukan dengan gedung RKB, seharusnya dibangun terpisah karena UKS proyek tersendiri.

Jika kesimpulan sementara ini ternyata benar maka jelas ada potensi kerugian negara yang harus diselidiki dalam pembangunan RKB SMP Muhammadiyah 7 Sempu yang tidak transparan itu. 

Sehingga demi untuk menyelamatkan uang negara maka seharusnya pembangunan RKB SMP Muhammadiyah 7 Sempu dilakukan pemeriksaan BPK atau BPKP dengan dasar kenapa proyek tidak bisa diselesaikan diakhir tahun 2015 dan kenapa pihak sekolah tidak bisa menjamin transparasi public yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Selain itu perlu ditindaklanjuti beberapa fakta-fakta di lapangan yang menjurus kepada dugaan perbuatan merugikan keuangan negara. Maka dengan audit BPKP apabila ditemukan ada pelanggaran yang mengakibatkan kerugian negara haruslah diproses secara hukum terutama untuk dana BANSOS yang memang rawan dikorupsi. (Yoyok/LR)