Jika Aspirasi Masyarakat Tak Tertampung, Dana Aspirasi Bukan Jawaban

Mojokerto,LintasRepublik
Anggota Komisi V Bidang Infrastruktur DPR RI, Sadarestuwati menegaskan, jika saat aspirasi masyarakat tak bisa tertampung, dana aspirasi bukan menjadi jawaban. Karena tugas dan fungsi DPR adalah mengusulkan ke pemerintah terkait program untuk masyarakat tanpa adanya dana aspirasi.

"PDI-P menolak dana aspirasi karena dikhawatirkan terjadi benturan dengan program dari pemerintah di dalam pelaksanaan dan penyusunan APBN. Penyusunan APBN sendiri, tidak serta merta disusun karena di dalam penyusunannya melalui musrembangdes, kecamatan dan kabupaten," ungkapnya saat reses di Balai Desa Jolotundo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Minggu (12/07/2015).

Masih kata politisi PDI-P Dapil VIII ini, sehingga dikhawatirkan jika tidak melalui tahapan tersebut bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Menurutnya, karena tidak semua aspirasi masyarakat bisa masuk sehingga tugas DPR RI untuk mengusulkan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintah.

"Yakni melalui sosialisasi di desa untuk bisa masuk ke musrambagdes untuk diusulkan ke pemerintah. Tidak harus dapat dana aspirasi, yang benar itu program aspirasi dan program aspirasi ini sudah berjalan karena DPR tidak mempunyai kewenang, DPR bukan eksekutor tapi untuk menjalankan fungsi bajenting DPR boleh mengusulkan melalui musrembangdes itu," katanya.

Menurut politisi asal Kecamatan Bareng, Jombang ini, sampai hari ini PDI-P menolak dana aspirasi sebesar Rp20 milyar untuk setiap anggota DPR tersebut. Estu (panggilan akrab, red) mengaku, selama ini tidak kesulitan tidak ada dana aspirasi karena tugas dan fungsi DPR adalah legislatif, bajeting dan kontroling.

"Melalui serap aspirasi seperti inilah, kita bisa mengusulkan jika aspirasi masyarakat tersebut memungkinkan maka akan disampaikan ke pemerintah karena itu tugas kami karena kami yang lebih tahu kondisi di daerah. Tidak ada masalah di Komisi V, kalau usulan itu sesuai dan memang harus mengikuti alurnya ya akan kita sampaikan ke pemerintah," ujarnya.

Menurutnya, banyak program yang disampaikan selama ini ke pemerintah bisa diakomodir tanpa adanya dana aspirasi. Diantaranya, infrastruktur jalan, pengairan, bedah rumah, penataan kawasan serta sanitasi. Untuk tahun 2016, ia baru mengusulkan ke pemerintah sehingga ia gencar melakukan serap aspirasi masyarakat.*(bj/tb)