DUGAAN PUNGLI PRONA 2015 DI KABUPATEN MALANG MASIH MENGGURITA

Malang, Lintas Republik

Pembuatan sertifikat masal melalui Program Nasional (PRONA) di Kabupaten Malang dituding masilh banyak penyimpangan meski sejumlah  Kapus, Perona di desa maupun sudah ada yang masuk rana hukum hingga ditetapkan adanya tersangka , namun hal itu belum menjadi pelajaran bagi desa lainnya, yang mendapatkan program gratis pembuatan sertifikat tanah bagi warga yang kurang mampu.

Indikasi penyimpangan yang mengarah pada perbuatan melanggar melawan hukum tersebut mulai dari liar yang dilakukan oleh okknumm petugas Desa kepada pembuat sertifikat, hingga dana ratusan juta itu jadi bencana oknum aparatur desa ini belum membuat efek jera bagi yang lain.

Makanya kita harus kawal terus program pembuat sertifikat Prona ini jelas Sunarman LSM Komando Rakyat Indonesia  (KRI) dijelaskan Sunarman sedikitnya tiga kecamatan di Kabupaten Malang diduga kuat melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap masyarakat yang hendak membuat Sertifikat tersebut , terbukti banyaknya keluhan yang masuk ketempat kami , sudah kami kantongi bukti – bukti keluhan masyarakat , setelah kita lakukan investigasi benar adanya pungli yang dimaksud dan  besarannya bervariasi ,” tuturnya .

Menurut Sunarman ketua LSM mengatakan tidak hanya itu katanya , pihaknya sudah merekam pengakuan – pengakuan korban, dan selanjutnya kita akan bawa ke meja hukum untuk dipeoses , sebagian data masih kita pelajari dan menunggu bukti lainnya. Kalau sudah rampung semuanya segera kami laporkan kepada kejaksaan setempat ,” terangnya.

Masih menurut Sunarman kalau memang  harus membayar untuk biaya  Cuma patok matrai dan konsumsi , padahal proses pengurusan sertifikat Prona itu sendiri diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu secara gratis.

Dan perlu diketahui bahwa sumber anggaran Prona berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan dalam daftar isian Pengguna Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kab./ Kota pada program.*(mud/LR)